JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tiga lokasi menjadi tahap awal pembangunan pada 2026, yakni Biak, Sarmi, dan Kota Jayapura.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) mengatakan, program Sekolah Rakyat tidak harus menunggu seluruh bangunan selesai untuk mulai dijalankan. Sejumlah program SR bahkan sudah berjalan sejak tahun sebelumnya di beberapa kabupaten.
Pernyataan itu disampaikan MDF saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Sekolah Rakyat rintisan terintegrasi di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
“Yang baru bisa terbangun dari usulan kami tahun ini itu ada tiga, di Biak, kemudian di Sarmi, dan di Kota Jayapura. Namun, kita tidak bisa menunggu terbangun dulu,” ujarnya.
Setelah tiga lokasi tersebut, Pemprov Papua menyiapkan pembangunan SR di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Untuk Kabupaten Jayapura, lokasi pembangunan disiapkan di Maribu menggunakan lahan milik Pemprov Papua.
Gubernur menyebut Sekolah Rakyat dibutuhkan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini terkendala biaya maupun jarak. Sasaran program juga mencakup anak-anak putus sekolah dan mereka yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan terbatas.
“Kalau ini bisa dibangun mendekatkan ke area-area yang sudah terbuka, ini kan bisa banyak menolong anak-anak Papua yang mungkin pada saat ini tidak mampu untuk bersekolah,” ungkapnya.
Pemprov Papua menargetkan seluruh Sekolah Rakyat yang direncanakan dapat terbangun pada 2027. Persoalan lahan menjadi salah satu pekerjaan yang masih harus dituntaskan.
Menurutnya, sebagian besar kabupaten dan kota telah menyiapkan lahan. Pemprov Papua kini mendorong agar kesiapan tersebut segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa berjalan lebih cepat.
