JAYAPURA, Lapbiru.com — Keterbatasan anggaran negara tak membuat pemerintah pusat mengurangi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Papua tetap membutuhkan keberpihakan dalam percepatan pembangunan.
Penegasan itu disampaikan AHY seusai rapat koordinasi bersama para pimpinan daerah se-Tanah Papua di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
AHY mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Papua sangat besar. Salah satunya jaringan jalan yang membentang hingga ribuan kilometer.
Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Kondisi itu membuat seluruh kebutuhan pembangunan tidak bisa dibiayai secara bersamaan sehingga diperlukan penentuan skala prioritas.
“Kita paham semua berharap ada alokasi anggaran yang lebih mencukupi dan memadai. Namun, memang selalu ada keterbatasan fiskal. Itulah mengapa harus ada daftar prioritas,” ungkapnya.
Menurutnya, penyusunan prioritas juga tidak mudah. Kebutuhan pembangunan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Meski begitu, AHY menegaskan pembangunan Papua tetap memerlukan kebijakan yang berpihak. Terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Memang semua membutuhkan, tetapi harus ada keberpihakan untuk membangun dan mempercepat pembangunan di Papua,” tegasnya.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan. Dia meminta kementerian dan lembaga terkait segera menyusun langkah konkret dan terintegrasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Tanah Papua.
MDF menilai infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk membuka akses dan mempercepat perubahan di Papua. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat.
“Kami harapkan pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi game changer percepatan pembangunan di Tanah Papua, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat Papua,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Tantangannya adalah memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat proyek-proyek prioritas Papua kehilangan momentum.
