JAYAPURA, Lapbiru.com — Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan forum khusus untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. Forum tersebut akan menggabungkan kerja pemerintah, lembaga pendamping, hingga organisasi masyarakat dalam satu pola layanan.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua Selvina Y. Imbiri setelah bertemu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF), Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah mitra, di antaranya LBH APIK, YP2P, dan The Asia Foundation melalui program Berdaya.
Selvina mengatakan, tingginya kasus kekerasan membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja bersama sejak pencegahan hingga penanganan korban.
“Angka kekerasan masih tinggi, baik terhadap perempuan maupun anak. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor. Forum itu nantinya dibagi menjadi dua bagian utama, yakni Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan.
“Komitmen pemerintah adalah menghadirkan forum ini agar ada kerja-kerja kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pencegahan sampai penanganan,” ujarnya.
DP3AP2KB juga meminta Gubernur Papua hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dijadwalkan berlangsung Kamis (8/10/2026) hingga Jumat (9/10/2026).
Kehadiran kepala daerah dinilai penting untuk memastikan penanganan kasus kekerasan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Dukungan kebijakan dan anggaran juga dibutuhkan agar layanan kepada korban berjalan maksimal.
Dalam pertemuan itu, DP3AP2KB bersama para mitra turut melaporkan sejumlah kebutuhan layanan. Di antaranya penguatan operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penyediaan rumah aman atau shelter, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan.
Selvina berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antarlembaga. Kerja bersama harus berujung pada layanan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
