JAYAPURA, Lapbiru.com – Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, DPR Papua meminta pelaksanaan program pembangunan lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pelayanan publik, kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan anggaran menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian.
Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Jayapura, Jumat (9/10/2026). Ia mengapresiasi satu tahun kepemimpinan MDF –Aryoko, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan visi Papua Cerah.
Menurutnya, satu tahun pemerintahan bukan sekadar penanda waktu. Periode tersebut harus menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pemerintah menjawab persoalan masyarakat.
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025–2029, Papua Cerah diarahkan untuk mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
“Dari kebijakan menjadi program. Dari program menjadi output. Dari output menjadi outcome. Dan dari outcome menjadi perubahan nyata bagi masyarakat Papua,” demikian penegasan dalam keterangan pers tersebut.
Lima Misi Jadi Fokus Pembangunan
DPR Papua menyoroti lima misi utama Papua Cerah, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan keamanan dan kedamaian, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah tertinggal.
Kelima misi itu diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Setiap program harus memiliki target yang jelas, indikator yang dapat diukur, serta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Pada sektor pemerintahan, pembenahan birokrasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperhatikan. Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung, wilayah terpencil, kepulauan, serta perbatasan.
DPR Papua juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan tetap berjalan meskipun lembaga legislatif mendukung agenda pembangunan pemerintah provinsi.
Otsus Harus Berdampak bagi OAP
Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi perhatian tersendiri. Anggaran dan program yang disiapkan harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat adat, dan kesempatan kerja.
Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas guru, keberlanjutan pembelajaran, serta akses pendidikan di daerah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian. Sementara pada sektor kesehatan, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan, dan jangkauan layanan menjadi kebutuhan mendasar.
Perlindungan sosial bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin juga perlu diperkuat. Pembangunan manusia, menurut arah kebijakan Papua Cerah, tidak cukup hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Ekonomi Lokal dan Infrastruktur Perlu Diperkuat
DPR Papua turut mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dan UMKM perlu didukung agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dukungan itu tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi. Petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal membutuhkan akses pembiayaan, fasilitas pengolahan, distribusi, serta pasar yang jelas.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Jalan, transportasi, listrik, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi perlu diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari berkurangnya waktu tempuh, menurunnya biaya distribusi, serta semakin mudahnya warga mengakses pelayanan dasar.
DPR Soroti Kualitas Belanja Daerah
Pengelolaan APBD menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan. DPR Papua meminta agar anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada hasil yang dicapai.
Setiap program harus sejalan dengan RPJMD dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang tumpang tindih, belanja kurang produktif, serta program tanpa indikator hasil yang jelas perlu dievaluasi.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian melalui pembenahan data pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Dalam fungsi legislasi, DPR Papua turut menjalankan agenda pembentukan dan penyempurnaan regulasi. Pada 2025, lembaga tersebut menetapkan Perdasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perdasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Memasuki 2026, agenda legislasi mencakup sejumlah bidang strategis, antara lain penataan perangkat daerah, pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pelaku usaha OAP, cadangan pangan, kewenangan khusus dalam kerangka Otsus, serta perlindungan bahasa dan sastra daerah.
DPR Papua juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, terutama terkait pemerataan pembangunan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, penguatan data, serta pengendalian fiskal.
Tahun Kedua Harus Lebih Terukur
DPR Papua menempatkan 2026 sebagai periode penguatan fondasi pembangunan. Pemerintah perlu memastikan target setiap organisasi perangkat daerah jelas, data pembangunan akurat, dan anggaran diarahkan pada program prioritas.
Pelayanan dasar harus menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Pelaksanaan Otsus juga perlu dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat Papua.
Dalam keterangan persnya, Denny menekankan bahwa keberhasilan Papua Cerah pada akhirnya ditentukan oleh perubahan yang dirasakan warga, mulai dari kemudahan memperoleh layanan publik hingga terbukanya kesempatan ekonomi.
Pemerintah provinsi bersama DPR Papua dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat koordinasi agar program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Satu tahun pertama menjadi pijakan untuk melanjutkan agenda Papua Cerah. Tantangan pada tahun berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesejahteraan, pemerataan pembangunan, keamanan, dan kedamaian di Papua.
