JAYAPURA – Lapbiru.com
Gubernur Papua Matius D Fakhiri mulai membenahi PT Irian Bhakti Mandiri, holding company Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Papua. Langkah awal dilakukan dengan mengganti jajaran komisaris dan direksi perusahaan tersebut.
Pelantikan digelar di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Rabu (14/1/2026). Abdul Kadir resmi dilantik sebagai Komisaris PT Irian Bhakti Mandiri menggantikan Yustinus Saraun.
Dalam kesempatan yang sama, Melo Heronimus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama yang juga merangkap Direktur Keuangan PT Irian Bhakti Mandiri.
Fakhiri menegaskan pembenahan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola aset daerah yang selama ini dinilai belum maksimal menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami perlu tata kelola yang baik. Kalau percepatannya berjalan baik, PT Irian Bhakti Mandiri bisa kita sehatkan. Aset-aset yang ada harus bisa menjadi daya dobrak untuk menghasilkan PAD,” kata Fakhiri.
Ia menyoroti sejumlah aset milik Pemprov Papua yang dinilai terbengkalai. Di Kabupaten Biak Numfor misalnya, pemerintah memiliki pelabuhan, lahan hingga hotel yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah bila dikelola profesional.
“Ada Balai Ikan Air Laut yang sebenarnya bisa jadi PAD kalau dikelola baik. Hotel Mapia juga harus dimaksimalkan. Saya sudah lihat langsung. Karyawannya akan saya rumahkan dulu supaya tidak menambah beban utang Pemprov,” ujarnya.
Fakhiri juga menyinggung kondisi Hotel Marauw di Biak yang kini rusak berat. Padahal, aset tersebut dulu menjadi salah satu kebanggaan daerah.
“Saya lihat sendiri, yang dulu megah sekarang sudah rata dengan tanah,” katanya.
Menurut Fakhiri, buruknya pengelolaan sejumlah aset daerah selama ini dipicu penempatan orang-orang yang tidak profesional di dalam BUMD.
“Nah, itu karena kedekatan, kekerabatan, dan partai politik. Saya dan pak wagub tidak mau begitu lagi. Kami akan kedepankan profesionalisme supaya aset daerah benar-benar menghasilkan uang untuk daerah,” tegasnya.
Selain aset di Biak, Pemprov Papua juga memiliki sejumlah aset strategis di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Di antaranya Pelabuhan Pomako, kerja sama PT Semen Papua dengan PT Freeport Indonesia, hingga perusahaan tambang yang berada di bawah PT Irian Bhakti Mandiri.
Fakhiri menyebut saat ini terdapat delapan perusahaan daerah di bawah holding company tersebut yang akan dievaluasi total.
“Ada delapan perusahaan daerah yang akan dibenahi komisaris dan plt direktur utama. Saya mau merger jadi satu sistem yang kuat. Orang-orang yang tidak profesional akan kita istirahatkan,” ujarnya.
Pemprov Papua, lanjut dia, juga tengah menyiapkan penguatan regulasi agar seluruh aset daerah dapat dikelola sesuai aturan dan lebih produktif.
“Bukan hanya ganti orang. Regulasi bisnisnya juga kita benahi supaya semua berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Fakhiri memberi target kepada komisaris dan direksi baru PT Irian Bhakti Mandiri untuk mulai memperbaiki seluruh BUMD di bawahnya dalam waktu dua hingga tiga bulan.
“Kita lihat ke depan. Semua yang kita ganti hari ini harus bisa menghasilkan PAD untuk Papua,” tandasnya.
