JAYAPURA, LAPBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan rumah sakit terapung mulai direalisasikan pada 2027. Fasilitas medis tersebut disiapkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan kawasan terluar yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) mengatakan rumah sakit terapung nantinya tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan, tetapi juga sarana untuk membawa dokter dan tenaga medis langsung ke masyarakat.
“Saya berdoa 2027 saya sudah punya rumah sakit terapung. Jadi tentunya para dokter harus siap untuk sama-sama saya di dalam rumah sakit terapung kita pergi melayani masyarakat Papua sampai ke area-area terluar,” kata MDF saat menghadiri 2nd Papua Surgical Update 2026 di Ballroom Suni Hotel Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/9/2026).
MDF menilai persoalan kesehatan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Menurut dia, pendidikan tidak akan berjalan maksimal jika persoalan kesehatan masyarakat belum ditangani dengan baik.
“Bicara sumber daya manusia Papua itu letaknya pada tenaga kesehatan. Kalau kesehatannya bagus, baru kita bicara pendidikan,” ujarnya.
Selain rumah sakit terapung, Pemprov Papua juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan di Jayapura. Salah satunya layanan kegawatdaruratan yang dinilai perlu diperkuat agar pasien bisa mendapat penanganan cepat tanpa harus dirujuk ke luar Papua.
MDF menegaskan pelayanan kesehatan harus tersedia di dalam daerah. Masyarakat Papua, kata dia, tidak boleh terus mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendapatkan pengobatan di luar wilayah.
“Saya tidak mau orang Papua keluar dari Papua harus dengan biaya mahal lagi. Harus semua dilakukan di Dok II, di Abepura,” tegasnya.
Gubernur juga membuka gagasan menjadikan Papua, khususnya Jayapura, sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan di kawasan Pasifik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan fasilitas medis yang memadai, dokter spesialis, tenaga kesehatan kompeten, serta kerja sama lintas lembaga.
Ketua PABI Wilayah Papua, dr. Raja M.N. Sitorus, Sp.B, menilai kolaborasi menjadi faktor penting untuk memperkuat pelayanan bedah di Papua.
“Kalau bekerja sendiri-sendiri itu tidak bisa,” kata Raja.
Ketua IDI Wilayah Papua dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U, menyebut masih ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi. Di antaranya pemerataan dokter spesialis, keterbatasan fasilitas kesehatan, kondisi geografis, faktor keamanan, hingga sistem rujukan.
2nd Papua Surgical Update 2026 berlangsung pada 25–26 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan dari enam provinsi di Tanah Papua.
Agenda itu membahas sejumlah persoalan pelayanan bedah, mulai kegawatdaruratan, trauma, cedera kepala, kanker, hingga pelayanan bedah di tingkat primer.
