JAYAPURA, Lapbiru.com — Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Provinsi Papua pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,75 persen, berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,19 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Cristian Sohilait, mengatakan kondisi tersebut perlu dijaga melalui pengendalian harga, kepastian ketersediaan barang, serta kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.
“Yang paling penting bukan sekadar menjaga angka inflasi, tetapi memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, stok tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Menurutnya perhatian pemerintah akan semakin diperkuat menjelang Natal dan Tahun Baru karena meningkatnya kebutuhan masyarakat berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas.
Pemprov Papua dalam waktu dekat akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TPID, produsen, distributor serta pemangku kepentingan lainnya.
Tiga hal menjadi perhatian utama, yakni stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, termasuk mengantisipasi gangguan akibat cuaca maupun hambatan transportasi dan logistik.
Pemprov juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan harga di kabupaten dan kota sehingga potensi kenaikan harga dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata-mata menyangkut angka ekonomi.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi adalah ketika masyarakat tetap mampu memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. Karena tujuan akhirnya bukan angka, tetapi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Pemprov Papua mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Inflasi terkendali harus berujung pada satu hal: rakyat terlindungi, kebutuhan tersedia, dan daya beli tetap terjaga,” pungkas Sekda.
