JAYAPURA, Lapbiru.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat di Papua mulai berjalan pada Juli 2026. Program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem itu kini memasuki tahap akhir proses administrasi dan tender.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kemensos RI, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan program tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah wilayah.
Saat ini, beberapa Sekolah Rakyat sudah beroperasi. Di antaranya Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Kabupaten Sarmi dan Biak Numfor.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur perkembangan terbaru Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional,” kata John usai bertemu Gubernur Papua.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026. Setelah itu, pekerjaan fisik akan langsung dimulai.
“Kami harapkan bulan Juli pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Selain lokasi yang sudah masuk tahap pembangunan, Kemensos juga mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di sejumlah daerah lain. Di antaranya Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi.
John mengakui minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Namun, kapasitas sekolah yang tersedia saat ini masih terbatas karena kendala lahan.
“Sekarang daya tampung masih sekitar 100 siswa. Setelah gedung permanen selesai dibangun, kami berharap tahun depan kapasitasnya bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga lebih banyak anak dari berbagai kabupaten bisa diterima,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian dokumen pendukung yang dibutuhkan, termasuk analisis dampak lingkungan.
Menurut Herald, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung oleh negara. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan konsumsi harian.
Bahkan, setiap siswa akan mendapatkan laptop untuk mendukung proses belajar berbasis digital.
“Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” tandasnya.
