JAYAPURA, Lapbiru.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua. Dari target 5.133 unit rumah yang akan dibedah sepanjang 2026, baru 1.105 unit yang terealisasi secara fisik.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung paling lambat 31 Desember 2026. Selain bedah rumah, penataan kawasan kumuh juga dikebut di sejumlah lokasi.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan, target BSPS Papua tahun ini meningkat tajam dibandingkan 2025. Tahun lalu, jumlah rumah yang menjadi sasaran hanya 851 unit.
Anggoro menyampaikan hal itu setelah bertemu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, tantangan terbesar berada di daerah pedalaman. Akses menuju lokasi pembangunan tidak mudah. Pengiriman material juga membutuhkan biaya besar.
“Kami masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas dan penyediaan material, utamanya di daerah-daerah pedalaman. Untuk mencapai lokasi, dibutuhkan biaya yang cukup besar,” katanya.
Untuk mengejar target, Kementerian PKP memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait. Bank Papua juga dilibatkan untuk membantu pembukaan rekening bagi penerima manfaat baru.
Tenaga pendamping masyarakat atau fasilitator turut ditambah. Perekrutan dilakukan secara simultan dalam jumlah besar, termasuk melibatkan lulusan perguruan tinggi untuk mempercepat pendampingan penerima bantuan di lapangan.
Program tidak berhenti pada bedah rumah. Kementerian PKP juga tengah menggenjot penataan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria, Kota Jayapura.
Namun, progres fisiknya masih di bawah 5 persen. Anggoro menyebut pekerjaan baru berjalan sekitar tiga minggu sejak kontrak dimulai.
Meski progres masih rendah, Kementerian PKP tetap membidik penyelesaian pada 31 Desember 2026. Dukungan masyarakat, terutama terkait sosialisasi dan perizinan, dinilai menjadi salah satu faktor penting.
Soal penerima bantuan, proses verifikasi masih berjalan. Warga yang tidak memenuhi persyaratan akan digantikan oleh penerima dari daftar tunggu.
Anggoro juga mengingatkan penerima manfaat memahami besaran bantuan yang diberikan. Nilainya mencapai Rp25 juta untuk setiap penerima.
“Kita terus lakukan verifikasi di lapangan. Kalau ada yang tidak lolos, akan digantikan dengan daftar tunggu baru,” jelasnya.
Kementerian PKP berharap percepatan program bisa dilakukan melalui kerja bersama dengan Dinas PUPR, kepala balai, serta satuan kerja terkait. Targetnya jelas: pekerjaan sektor perumahan di Papua tidak tertunda hingga melewati akhir tahun.
“Kami ingin seluruh kegiatan sektor perumahan ini bisa didorong lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
