WAMENA, Lapbiru.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat menyusul dampak fenomena El Nino yang mulai dirasakan masyarakat di delapan kabupaten.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Strategis dan Penelitian DPD I KNPI Papua Pegunungan, Otniel Sobolim, S.IP, menyikapi kondisi cuaca panas berkepanjangan yang disebut telah berlangsung sekitar dua bulan terakhir.
Menurutnya, dampak perubahan cuaca tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Sejumlah daerah mulai menghadapi gagal panen, berkurangnya debit air bersih, kebakaran hutan hingga melonjaknya harga bahan bakar minyak dan bahan pangan.
“Kami melihat sampai hari ini belum ada tanda perhatian serius dari pemerintah provinsi terhadap masyarakat yang terdampak fenomena El Nino di delapan kabupaten Papua Pegunungan,” kata Otniel. Melalui Rilis Persnya, Selasa, (1/9/2026).
Ia menilai pemerintah provinsi harus segera mengambil langkah konkret. Apalagi, informasi mengenai perubahan iklim dan kondisi cuaca telah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, data BMKG perlu segera dipadukan dengan laporan langsung dari lapangan agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kondisi masyarakat.
“Informasi BMKG harus menjadi data pembanding dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai ketika krisis pangan dan kesehatan sudah benar-benar terjadi, pemerintah baru bergerak,” tegasnya.
KNPI Papua Pegunungan mencatat sejumlah dampak yang disebut mulai dirasakan masyarakat di delapan kabupaten.
Di Kabupaten Yahukimo, harga BBM dilaporkan mencapai Rp50 ribu per liter. Harga beras juga disebut mencapai Rp40 ribu per kilogram. Daerah itu juga dilaporkan menghadapi kebakaran hutan.
Sementara di Kabupaten Nduga, harga BBM disebut mencapai Rp40 ribu per liter dan beras Rp40 ribu per kilogram.
Di Jayawijaya, masyarakat dilaporkan mulai menghadapi gagal panen dan berkurangnya ketersediaan air bersih.
Kondisi serupa disebut terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, dan Mamberamo Tengah. Sejumlah wilayah menghadapi persoalan hasil panen serta berkurangnya debit air bersih.
Sedangkan di Kabupaten Pegunungan Bintang, KNPI mencatat adanya laporan gagal panen, kekurangan air dan kebakaran hutan.
Otniel menilai situasi tersebut sudah cukup menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kami mempertanyakan mengapa sampai sekarang belum ada penetapan status siaga darurat maupun tanggap darurat. Pemerintah harus melihat ini sebagai persoalan kemanusiaan,” ujarnya.
KNPI Papua Pegunungan meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengumpulkan data terbaru mengenai dampak El Nino di masing-masing wilayah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong memperkuat koordinasi dengan BMKG guna mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan cuaca dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.
KNPI juga meminta pemerintah segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah penanganan.
Menurutnya penetapan status siaga darurat atau tanggap darurat penting agar pemerintah memiliki dasar untuk menggerakkan tim penanganan di lapangan.
“Tim harus bergerak cepat. Mulai dari koordinasi, monitoring sampai pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan bermuatan politik dan tidak ditujukan untuk menyerang pihak mana pun.
“Kami menyampaikan ini sebagai saran dan panggilan kemanusiaan. Tidak ada ego dan tidak ada kepentingan politik. Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat Papua Pegunungan,” pungkasnya.
