WAMENA, Lapbiru.com – Aksi unjuk rasa yang menyasar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2026), dinilai Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yermien Tabo S.IP sarat muatan politik.
Yermien menduga aksi tersebut tidak berdiri sendiri. Dia mencurigai adanya pihak yang menjadi sponsor dan kepentingan tertentu yang menunggangi gerakan massa tersebut.
“Menurut saya ini ada muatan politik. Ada sponsor yang menunggangi aksi tersebut. Kami masih melacak siapa pihak-pihak yang berada di belakang dan mendanai kegiatan itu,” katanya.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius. Termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal pemerintahan Papua Pegunungan.
Yermien menyebut dugaan permainan “orang dalam” masih sebatas indikasi. Karena itu, dia meminta informasi tersebut dibuktikan dengan data dan fakta.
“Yang kami curigai adalah adanya permainan orang dalam di pemerintahan. Tetapi ini tentu harus dibuktikan. Kami tidak mau hanya berasumsi. Yang jelas, motif politiknya kami melihat cukup kuat,” ujarnya.
Yermien juga menyoroti keterlibatan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Ismail Asso dalam aksi tersebut. Dia mengaitkannya dengan aktivitas Ismail dalam sejumlah aksi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Papua almarhum Lukas Enembe.
Yermien menyebut Ismail pernah menjadi koordinator Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP) yang melakukan aksi di depan Gedung KPK pada 2018. Saat itu, aksi tersebut mendesak KPK menangani dugaan kasus yang berkaitan dengan Lukas Enembe.
Pada 2022, Ismail juga diberitakan menyerukan agar Lukas Enembe kooperatif menghadapi proses hukum KPK.
“Track record-nya sudah kami tahu. Pada zaman Gubernur Lukas Enembe, dia juga pernah melakukan aksi di KPK. Sekarang kembali melakukan aksi dengan menyerang Gubernur Papua Pegunungan John Tabo,” kata Yermien.
Dia meminta aksi tersebut tidak langsung dipandang sebagai persoalan hukum semata. Menurut Yermien, latar belakang dan kepentingan di balik gerakan massa juga perlu diperiksa.
Namun, dia mengakui kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat sepanjang dilakukan sesuai aturan.
Yang menjadi persoalan, kata dia, adalah jika aksi tersebut didorong kepentingan politik atau dibiayai pihak tertentu.
“Kalau memang ada massa yang dibayar, siapa yang membayar dan dari mana sumber dananya harus jelas. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Yermien juga menyebut John Tabo sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah pegunungan Papua. Dia menyandingkan John Tabo dengan almarhum Lukas Enembe sebagai tokoh yang dinilai memiliki pengaruh dan menjadi panutan bagi sebagian masyarakat Papua Pegunungan.
“Bagi kami masyarakat gunung, Pak John Tabo maupun almarhum Lukas Enembe adalah tokoh yang memiliki visi dan menjadi panutan. Karena itu, jangan sampai perbedaan kepentingan politik kemudian digunakan untuk menjatuhkan tokoh-tokoh Papua,” katanya.
Pernyataan Yermien juga diarahkan kepada Ismail Asso. Dia meminta sesama tokoh Papua tidak saling berhadapan hanya karena perbedaan kepentingan politik.
“Bagi saya, Ismail Asso telah mengecewakan orang gunung. Jangan sampai pengalaman masa lalu terhadap Lukas Enembe kembali terjadi dalam bentuk tekanan politik terhadap John Tabo,” tegasnya.
Yermien mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi mengenai dugaan pihak yang membiayai aksi tersebut. Dia meminta persoalan itu dibuka jika nantinya ditemukan bukti.
“Kami masih melacak pihak-pihak yang mensponsori kegiatan aksi kemarin di KPK. Kalau memang ada sponsor, harus dibuka secara terang. Masyarakat Papua Pegunungan berhak tahu siapa yang bermain di balik aksi tersebut, Jangan menggunakan massa dan aksi jalanan untuk kepentingan politik. KPK harus bekerja berdasarkan bukti, bukan karena tekanan kelompok tertentu,” tegasnya.
Yermien juga mengingatkan masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Dia berharap perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Papua Pegunungan tetap aman, pemerintahan berjalan, pembangunan berjalan, dan masyarakat tidak menjadi korban kepentingan politik,” pungkasnya.
Sementara itu, Dalam orasinya di Kantor KPK, Ismail Asso sempat menyinggung pembangunan di Papua Pegunungan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Yermien Tabo menilai lambatnya pembangunan tidak hanya terjadi di Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, persoalan keterbatasan anggaran juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Pembangunan berjalan lambat karena anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat berkurang akibat kebijakan efisiensi. Jadi, persoalan ini bukan hanya terjadi di Papua Pegunungan, tetapi juga dirasakan di daerah-daerah lain,” ujarnya.
