Wamena – Lapbiru.com
Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (HMKJ) Kota Studi Wamena mendesak Pemerintah Kabupaten Lani Jaya dan Yahukimo segera mengambil langkah nyata menyikapi kasus pembunuhan yang terjadi pada 2025 dan belakangan kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua HMKJ Kota Studi Wamena, Laginus Lengka, Senin (19/1). Ia menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyentuh rasa aman warga dan masa depan Papua Pegunungan.
“Peristiwa pembunuhan ini melanggar hak paling dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Dampaknya luas, menciptakan ketakutan dan mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di Wamena,” ujar Laginus.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa bersikap pasif. Konflik yang berlarut-larut, kata Laginus, berpotensi menghambat perkembangan sosial dan ekonomi Kabupaten Jayawijaya serta wilayah sekitarnya.
HMKJ mendorong Pemkab Lani Jaya dan Yahukimo memfasilitasi penyelesaian masalah secara kekeluargaan, tanpa mengabaikan proses hukum yang adil.
“Pendekatan adat dan kekeluargaan penting, tapi tetap harus ada kepastian hukum,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, HMKJ menyampaikan lima tuntutan. Mulai dari peningkatan intensitas keamanan, percepatan penyidikan dan proses pengadilan, hingga program edukasi hukum dan anti-kekerasan yang menyasar generasi muda.
Mahasiswa juga meminta pemerintah membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat dan kepolisian, serta membuka akses bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi warga terdampak kekerasan.
“Kami tidak hanya menuntut. Kami siap terlibat langsung sebagai bagian dari solusi, terutama dalam penyuluhan dan pencegahan kejahatan,” kata Laginus.
HMKJ berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan generasi muda dapat menghadirkan rasa aman yang berkelanjutan. “Papua Pegunungan butuh kedamaian agar bisa maju,” ujarnya.
