JAYAPURA, LAPBIRU.COM — Upaya Pemerintah Provinsi Papua menjaga stabilitas harga kembali mendapat pengakuan nasional. Papua meraih TPID Award 2026 sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua).
Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri itu diterima Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, S.IP., M.Si. Dia hadir mewakili Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.
Capaian tersebut menjadi kali kedua Papua meraih predikat terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Papua juga masuk lima besar provinsi dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik secara nasional.
TPID Award diberikan berdasarkan lima kawasan. Yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Andry mengatakan penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga harga kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah lembaga terkait.
“Ini bukti bahwa pengendalian inflasi, baik provinsi maupun kota, sangat kuat dalam mengawal harga yang mengalami perubahan, terutama bahan pokok,” katanya.
Menurutnya, penghargaan bukan sasaran utama. Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan daya beli yang dimiliki.
“Bukan soal award, tetapi bagaimana kita menjaga inflasi. Ketika inflasi dijaga, masyarakat dapat berbelanja sesuai kemampuan,” ujarnya.
Berbagai langkah dilakukan Pemprov Papua untuk menekan tekanan inflasi. Mulai operasi pasar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga bahan pokok, penguatan distribusi hingga konektivitas logistik antarwilayah.
Kerja sama antardaerah juga diperkuat. Langkah ini menjadi penting karena Papua memiliki wilayah geografis yang luas dan masih menghadapi ketergantungan pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Akselerasi Capaian Efisiensi Tata Kelola Ikan Papua (PACE TKI Papua). Program tersebut menyasar rantai pasok perikanan sekaligus menjaga kestabilan harga ikan.
Program itu mendapat dukungan APBD Provinsi Papua dan Bank Indonesia. Pemprov melakukan pemetaan kelompok nelayan Orang Asli Papua (OAP), modernisasi peralatan melalui GPS dan fish finder, serta memperkuat integrasi rantai pasok.
Hasilnya terlihat pada produksi ikan. Produksi di PPI Hamadi dan Fandoi pada 2025 meningkat sekitar 78 persen, dari sekitar 32 ribu ton menjadi hampir 57 ribu ton.
Di sisi lain, inflasi komoditas ikan tercatat lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan juga berada pada level 105,97.
Ia menegaskan tantangan geografis Papua membuat pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor dan lintas wilayah.
“TPID Provinsi Papua tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Papua dan juga dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemprov Papua selanjutnya akan memperkuat pengendalian inflasi berbasis data. Sistem peringatan dini melalui Neraca Pangan Daerah juga akan diperkuat untuk membaca potensi gangguan pasokan lebih awal.
Selain itu, pemerintah akan mendorong penguatan infrastruktur logistik, kebijakan dari sisi pasokan, dashboard kinerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia TPID.
Sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin meningkatkan produksi lokal agar kebutuhan pangan masyarakat tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar Papua.
“Inflasi bukan hanya program daerah, tetapi juga program nasional. Karena itu, ke depan kita harus menjaga produksi, khususnya pertanian, perikanan dan kelautan,” katanya.
Menurutnya, potensi lokal Papua harus menjadi kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan.
“Ini harus diperkuat sesuai prioritas kita untuk menjaga kemandirian pangan berdasarkan potensi lokal yang ada di Papua,” pungkasnya.
