Oleh: Eymus Weya, ST
Ketua DPN Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 tak bisa dipandang sebagai proses rutin elektoral. Di tengah dinamika sosial dan sejarah panjang ketegangan politik, PSU justru menyimpan potensi menjadi titik api baru jika tidak dikelola dengan bijak.
Gejala polarisasi terlihat jelas menguatnya retorika identitas, rendahnya kepercayaan pada penyelenggara, dan kaburnya batas antara dukungan politik dan loyalitas kesukuan. Ketika pemilu dianggap tidak adil, masyarakat tak lagi melihatnya sebagai ajang koreksi demokratis, melainkan arena kekuasaan semata.
Setidaknya lima faktor patut diwaspadai sebagai potensi pemicu konflik:
1. Minimnya kepercayaan pada KPU dan Bawaslu, baik dari sisi teknis maupun etika kelembagaan.
2. Maraknya hoaks dan propaganda politik di media sosial tanpa kendali narasi resmi.
3. Politisasi birokrasi dan aparat, yang menciptakan persepsi ketidaknetralan.
4. Mobilisasi berbasis etnis dan wilayah, terutama di kawasan yang merasa termarjinalkan.
5. Kurangnya peran tokoh adat, agama, dan pemuda sebagai penyeimbang tensi politik.
Kelima titik rawan ini, jika diabaikan, bisa menjelma menjadi konflik sosial terbuka. Namun peluang untuk PSU damai masih terbuka, asal ada kemauan politik dan strategi yang tepat.
Pertama, transparansi harus dikedepankan, dari distribusi logistik hingga rekrutmen petugas KPPS.
Kedua, pengamanan harus humanis dan persuasif, bukan represif.
Ketiga, tokoh-tokoh masyarakat mesti dilibatkan aktif, bukan sekadar simbolik.
Keempat, elite politik harus menahan diri dari narasi provokatif yang hanya memperkeruh suasana.
PSU di Papua bukan sekadar tentang siapa yang keluar sebagai pemenang. Lebih penting, ia adalah cermin apakah kita mampu menjaga demokrasi tanpa kekerasan dan manipulasi. Papua tidak membutuhkan pertarungan yang terus diperpanjang, melainkan kepercayaan publik terhadap hasil yang jujur dan adil.
