JAYAPURA, Lapbiru.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dinilai belum memberi dampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lokal. Temuan itu mencuat dalam kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF)ke enam kabupaten dan sejumlah distrik di Papua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musa’ad mengatakan sebagian besar bahan pangan untuk program MBG masih dipasok dari luar daerah. Kondisi itu membuat perputaran ekonomi di kampung-kampung belum terasa.
“Hal yang jadi perhatian, kebutuhan MBG masih banyak didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” kata Muflih di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, persoalan itu ditemukan langsung saat gubernur turun ke sejumlah wilayah bersama pimpinan OPD. Selain mengecek pelaksanaan program, rombongan juga melihat kondisi pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Muflih menjelaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua juga masih terbatas. Akibatnya, jangkauan penerima manfaat program belum maksimal.
Karena itu, Gubernur MDF mulai mendorong pengembangan “kebun MBG” di daerah-daerah. Program tersebut disiapkan agar kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat setempat.
“Kebijakan ini untuk memutus rantai pasok dari luar sehingga kebutuhan MBG bisa dipenuhi dari produksi lokal,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya membantu pemenuhan gizi siswa, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan pelaku usaha lokal di Papua.
Dalam kunjungan itu, Pemprov Papua juga menemukan masih lemahnya konektivitas antarwilayah. Sejumlah daerah masih sulit dijangkau sehingga distribusi barang dan pelayanan publik berjalan lambat.
Selain itu, kondisi fasilitas kesehatan di sejumlah distrik juga menjadi perhatian. Gubernur disebut hampir selalu memeriksa langsung kondisi puskesmas dan rumah sakit saat berada di lapangan.
“Sektor kesehatan jadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Papua,” kata Muflih.
Pemprov Papua memastikan hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan arah pembangunan Papua ke depan. Pemerintah ingin program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.
