JAYAPURA, Lapbiru.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Muflih Musa’ad menyatakan kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri(MDF)ke enam kabupaten dan sejumlah distrik mengungkap berbagai persoalan mendasar pembangunan di Papua.
Temuan itu mencakup lemahnya konektivitas wilayah, minimnya layanan kesehatan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berdampak terhadap ekonomi masyarakat lokal.
Muflih mengatakan kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan berbasis kondisi riil di lapangan. Menurut dia, gubernur bersama pimpinan organisasi perangkat daerah turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di daerah.
“Dari sisi perencanaan, kunker ini menjadi penting dan strategis karena merupakan perwujudan nyata dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, di mana gubernur dan sejumlah pimpinan OPD turun langsung menjemput aspirasi,” kata Muflih Musaad yang Juga sebagai Ketua KAHMI Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).
Selama kunjungan berlangsung, Pemprov Papua juga menemukan sejumlah persoalan yang tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administratif. Pemerintah.
“Dengan begitu maka arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan ke depan dapat diformulasikan secara lebih tajam, terukur, tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.
Muflih menegaskan pola pembangunan Papua tidak bisa lagi berjalan sektoral. Ia mengaku masih ditemukan sejumlah proyek yang tidak berfungsi dan tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat egosentris, tetapi harus terintegrasi secara lintas sektoral dan berbasis data yang akurat serta analisis yang terukur,” katanya.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah konektivitas antarwilayah. Menurut Muflih, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka akses pelayanan publik sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Bapak gubernur telah memberikan arahan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua melalui pengembangan infrastruktur berbasis komoditas dan komoniti yang bersifat kewilayahan,” ujarnya.
Pengembangan konektivitas tersebut akan difokuskan pada jalur darat, laut, dan udara yang dinilai memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah terpencil.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam kunjungan kerja gubernur. Pemprov Papua menemukan masih minimnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga rumah dinas bagi petugas kesehatan di sejumlah distrik dan kampung.
“Sektor ini sangat mendapat perhatian serius bapak gubernur karena masalah kesehatan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Muflih.
Ia menyebut Gubernur MDF hampir selalu memeriksa langsung kondisi puskesmas maupun rumah sakit di setiap daerah yang dikunjungi.
Di sektor ekonomi, Pemprov Papua menilai Papua memiliki potensi besar di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, masyarakat masih menghadapi kendala pemasaran hasil produksi.
Karena itu, gubernur mendorong optimalisasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ekspor. Pemprov Papua juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu penyerapan hasil produksi masyarakat.
“Tangan pemerintah akan masuk untuk menghadirkan pasar melalui BUMD agar hasil produksi masyarakat dapat terserap di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Muflih.
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Papua turut mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Muflih, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terbatas sehingga belum menjangkau sebagian besar penerima manfaat di Papua.
Ia juga menilai program tersebut belum memberi dampak ekonomi signifikan karena sebagian besar bahan pangan masih dipasok dari luar daerah.
“Hal yang tidak kalah penting adalah tata kelola MBG yang belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena sebagian besar kebutuhan MBG didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Matius Fakhiri mencanangkan pengembangan “kebun MBG” untuk memenuhi kebutuhan pangan program tersebut dari produksi lokal masyarakat.
“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memutus rantai pasok dari luar agar seluruh kebutuhan komoditas untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal,” ujar Muflih.
Program itu diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi siswa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat kampung melalui pemanfaatan hasil pertanian lokal secara berkelanjutan.
