JAYAPURA, Lapbiru.com – DPR Papua memastikan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Papua bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Hasil pengecekan langsung ke Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menunjukkan stok BBM masih aman, sementara antrean dipicu meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
Kepastian itu diperoleh setelah Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai bersama Komisi IV DPR Papua menggelar pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku di Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Rombongan DPR Papua terdiri atas Ketua Komisi IV Jhoni Y. Betaubun, Wakil Ketua Komisi IV Edwar Norman Banua, serta anggota Komisi IV Jefri Bisai, Frangklin Wahae, Albert Meraudje, Yermias Joseph Yanggu Wouw, Yotam Bilasi, Wagus Hidayat, dan Valentina Ibe.
Denny mengaku DPR Papua datang dengan dugaan awal terjadi kelangkaan BBM. Namun setelah menerima penjelasan dari Pertamina, fakta di lapangan menunjukkan pasokan BBM di SPBU, khususnya di Kota Jayapura, masih mencukupi.
“Kami datang dengan asumsi awal terjadi kelangkaan BBM. Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina, ternyata stok BBM di seluruh SPBU, khususnya di Kota Jayapura, dalam kondisi cukup dan tidak mengalami kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah antrean panjang,” kata Denny.
Menurut dia, DPR Papua dan Pertamina telah membahas sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan antrean. Salah satunya dengan mengevaluasi penambahan jam operasional SPBU dan memperketat pengawasan distribusi BBM.
Ia juga meminta masyarakat tidak terpancing isu kelangkaan karena ketersediaan BBM di Papua dipastikan masih aman.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik karena stok BBM di Papua tersedia dan tetap terjaga,” ujarnya.
Denny menambahkan, laporan Pertamina juga menunjukkan pasokan BBM di daerah lain seperti Biak dan Serui dalam kondisi aman sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menjelaskan antrean panjang terjadi akibat meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi setelah harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan.
“Yang terjadi saat ini bukan kelangkaan BBM, tetapi adanya peningkatan permintaan BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dari data kami, terjadi migrasi konsumsi sekitar 13 hingga 15 persen sehingga antrean di SPBU menjadi lebih panjang,” jelas Awan.
Untuk mengurangi kepadatan, Pertamina akan menambah titik penyaluran solar bersubsidi. SPBU Holtekamp ditargetkan mulai melayani penyaluran solar paling lambat pekan depan, sedangkan SPBU Doyo dijadwalkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.
Penambahan titik layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan, terutama angkutan yang melayani rute Sarmi, Keerom, hingga jalur Trans Wamena.
Selain memperluas layanan, Pertamina juga tengah mengkaji penambahan jam operasional SPBU agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Di sisi lain, Pertamina memperkuat pengawasan distribusi BBM menyusul temuan dugaan penimbunan BBM yang diungkap Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota.
Awan mengatakan pengawasan dilakukan bersama pemerintah daerah, Polda Papua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Perhubungan. Tim gabungan melakukan inspeksi ke SPBU sekaligus memeriksa kendaraan yang mengantre membeli BBM.
“Dari beberapa kegiatan tersebut, langsung diambil tindakan oleh kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Ini merupakan hasil koordinasi yang sudah cukup erat antara Pertamina, Polda Papua, Dinas ESDM, dan Dinas Perhubungan,” katanya.
Saat ini personel kepolisian juga telah ditempatkan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura untuk membantu pengawasan distribusi BBM sekaligus menjaga ketertiban antrean kendaraan.
