JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membangun tiga Sekolah Rakyat Terintegrasi di Papua. Lokasinya berada di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rencana tersebut saat meninjau Sekolah Rakyat Rintisan Terintegrasi 75 di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
AHY mengatakan pembangunan di Kota Jayapura sudah dimulai. Namun, progresnya masih rendah, yakni sekitar 4–5 persen.
“Ada tiga lokasi yang sedang dipersiapkan, yang pertama di Kota Jayapura sendiri. Ini sudah dimulai, tapi memang progresnya baru sekitar 4–5 persen,” katanya.
Dua lokasi lainnya akan dibangun di Sarmi dan Biak Numfor. Pembangunan ketiganya ditargetkan berlangsung pada 2026–2027.
“Untuk 2026–2027, tiga lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini dengan anggaran sekitar Rp1 triliun lebih,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi disiapkan sebagai kawasan pendidikan sekaligus tempat tinggal bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Fasilitasnya mencakup pendidikan jenjang SD, SMP hingga SMA.
Kawasan tersebut juga akan dilengkapi asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, ruang rekreasi, rumah ibadah, dan gedung serbaguna.
AHY menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Pendidikan dinilai menjadi salah satu kunci untuk membuka akses dan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan yang berkualitas, itulah mengapa tagline semangatnya cerdas bersama tumbuh setara. Karena ketika kita ingin memajukan negeri, memajukan Papua, maka yang pertama dan utama harus dibangun adalah sumber daya manusia,” katanya.
AHY meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal proses pembangunan. Penggunaan anggaran juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran. Infrastruktur yang dibangun harus berkualitas dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Anggarannya juga tidak boleh terjadi kebocoran, harus akuntabel,” tegasnya.
