JAYAPURA,Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pengembangan industri hilir perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut dan memperkuat perekonomian daerah.
Langkah itu ditegaskan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) saat membuka Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2026 di Jayapura, Rabu (3/6/2026).
MDF menilai sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru Papua. Namun, potensi tersebut harus didukung pengolahan hasil laut yang lebih kuat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Papua yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 mencakup Samudra Pasifik dan Teluk Cenderawasih memiliki potensi sumber daya ikan sekitar 1,3 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 235 ribu ton.
“2026 menjadi momentum penting bagi transformasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua. Kita harus bergerak lebih cepat, lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi menghadapi tantangan global maupun dinamika ekonomi,” kata MDF.
Menurutnya, berbagai komoditas unggulan Papua seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan pelagis, ikan karang, udang hingga rumput laut memiliki nilai ekonomi tinggi dan pasar yang menjanjikan. Karena itu, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Papua.
MDF mengatakan pemerintah tidak ingin potensi laut Papua hanya berhenti pada aktivitas penangkapan ikan. Pengolahan hasil laut harus terus diperkuat agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat pesisir.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Papua terus membangun dan meningkatkan sarana perikanan di sejumlah wilayah. Beberapa fasilitas yang menjadi fokus pengembangan antara lain Pelabuhan Perikanan Hamadi di Kota Jayapura, Pelabuhan Perikanan Waiya di Depapre, Kabupaten Jayapura, serta Pelabuhan Perikanan Fandoi di Kabupaten Biak Numfor.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan forum koordinasi tersebut menjadi wadah menyatukan arah pembangunan sektor perikanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok nelayan.
“Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan,” ujarnya.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Papua optimistis sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, sektor ini juga diharapkan mampu menarik investasi baru serta memperluas pasar ekspor produk hasil laut Papua.
