JAYAPURA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri( MDF)menekankan program cetak sawah tahun 2026 harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat Papua. Program tersebut tidak boleh sekadar mengejar target pembukaan lahan atau selesai secara administratif.
Penegasan itu disampaikan MDF saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026, Sabtu (5/9/2026).
Rakor yang digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian itu membahas pelaksanaan program cetak sawah di Papua, termasuk evaluasi pekerjaan konstruksi dan kebutuhan addendum di sejumlah lokasi.
Menurutnya, cetak sawah memiliki arti strategis bagi Papua. Program tersebut bukan hanya untuk menambah luas areal persawahan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian pangan di Tanah Papua.
“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Namun, potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah,” ujarnya
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa hektare lahan yang berhasil dibuka.
Kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air, hingga sarana produksi harus dipastikan. Kesiapan petani untuk mengelola lahan juga menjadi faktor penting.
“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” katanya.
MDF mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan penyelesaian administrasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Menurut dia, lahan yang sudah dibuka harus benar-benar mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.
“Jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani,” tegasnya.
Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun menghadapi kendala harus diidentifikasi dengan jelas. Penyebab masalah dan langkah penyelesaiannya juga harus dipetakan.
MDF turut menyoroti pekerjaan konstruksi yang membutuhkan addendum.
Ia meminta setiap perubahan pekerjaan dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Setiap usulan addendum, lanjut Fakhiri, harus didukung data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi pekerjaan, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain persoalan teknis, kondisi di setiap daerah juga harus menjadi perhatian.
Kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat perlu diperhitungkan sejak awal.
“Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan di tingkat bawah menjadi kunci keberhasilan program ini,” kata Fakhiri.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mengawal program cetak sawah 2026 agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat kerja sama dan memastikan program tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” pungkasnya.
