JAYAPURA, Lapbiru.com – Intensitas pertemuan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF)dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 mulai menjadi perhatian publik.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kunjungan atau membangun pencitraan. MDF disebut membawa langsung berbagai persoalan strategis Papua ke Jakarta untuk mendapatkan dukungan dan keputusan dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. Muhammad Rifai Darus, SH, MH ( MRD) mengatakan Papua tidak bisa hanya menunggu program pemerintah pusat datang dengan sendirinya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif mendatangi pusat pengambilan keputusan, membawa data dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Papua tidak boleh hanya duduk menunggu. Papua harus aktif mengetuk pintu, membawa data, menyampaikan persoalan, dan memperjuangkan kepentingannya langsung di pusat pengambilan keputusan nasional,” kata Rifai dalam siaran pers Lapor Rakyat, Rabu (3/9/2026).
MRD menjelaskan, salah satu persoalan besar yang sedang diperjuangkan adalah penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Pascapemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), jumlah ASN di provinsi induk masih cukup besar Kondisi itu ikut memberi tekanan terhadap belanja pegawai dan kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, Gubernur MDF berupaya membuka peluang penataan dan penempatan ASN pada instansi vertikal sesuai kompetensi, kebutuhan organisasi, serta aturan yang berlaku.
“ASN tidak boleh hanya dilihat sebagai beban anggaran. Mereka adalah sumber daya manusia yang harus ditata dan didistribusikan secara produktif,” ujar Rifai.
Penataan tersebut, kata dia, penting agar ASN tetap memiliki ruang untuk mengabdi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menjaga kemampuan fiskal agar anggaran tidak habis terserap untuk belanja pegawai.
Persoalan kedua adalah kondisi keuangan daerah.
Pemprov Papua, menurutnya, tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, dukungan program nasional, pembiayaan kementerian, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat harus terus diperjuangkan.
“Program nasional dan dukungan kementerian harus dijemput dan dikawal. Papua memiliki kebutuhan pembangunan yang besar, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas,” katanya.
Agenda berikutnya menyangkut pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
MRD mengatakan sejumlah persoalan terkait regulasi, pembagian kewenangan, pendanaan, kebijakan afirmasi, hingga perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) masih membutuhkan perhatian serius.
Pemprov Papua ingin memastikan Otonomi Khusus tidak hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas.
Manfaatnya, katanya, harus benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Persoalan investasi juga menjadi bagian dari agenda yang dibawa MDF dalam berbagai pertemuannya dengan pemerintah pusat.
Papua membutuhkan investasi. Namun investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Investasi diharapkan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha Papua.
“Papua tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya investasi. Masyarakat Papua harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, MDF juga sedang membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan kondisi geografis Papua yang berat dan kebutuhan pembangunan yang besar, menurut Rifai, tidak mungkin satu tingkat pemerintahan bekerja sendiri.
Kolaborasi menjadi kebutuhan.
MRD menegaskan, hasil dari setiap pertemuan dengan kementerian dan lembaga negara nantinya harus diterjemahkan menjadi program nyata oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pertemuan, katanya, bukan tujuan akhir.
Yang menjadi ukuran adalah sejauh mana persoalan Papua mendapat solusi dan masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang diperjuangkan.
“Gubernur tidak sedang mencari panggung melalui banyaknya pertemuan. Gubernur sedang mencari jalan keluar bagi persoalan Papua,” katanya.
Ia menambahkan, setiap pintu kementerian yang didatangi merupakan bagian dari upaya memperjuangkan program, anggaran, investasi, dan peningkatan pelayanan publik.
“Setiap pintu kementerian yang diketuk adalah ikhtiar membuka jalan bagi program, anggaran, investasi, dan pelayanan yang lebih baik bagi rakyat. Inilah diplomasi pembangunan. Papua tidak menunggu, Papua bergerak menjemput masa depannya,” pungkasnya.
