JAYAPURA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melantik dan mengambil sumpah/janji 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa (1/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura.
Dalam arahannya, MDF langsung memberi pesan tegas kepada para pejabat baru. Mereka diminta tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi menjadi motor perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan yang diemban para pejabat harus dibarengi dengan budaya kerja profesional, berintegritas, inovatif, serta mampu membangun kolaborasi.
MDF juga menyoroti pola kerja birokrasi yang dinilainya tidak boleh lagi berjalan lambat. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat agar program pembangunan tidak kehilangan waktu dan momentum.
“Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan,” katanya.
MDF memasang target cukup tinggi bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Hingga November 2026, sebagian besar program yang telah direncanakan diharapkan sudah direalisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
“November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan Papua tidak bisa ditopang oleh pemerintah semata. Kerja bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong percepatan pembangunan.
“Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama,” tegasnya.
Dalam pelantikan tersebut, MDF melantik 16 pejabat untuk menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Mereka adalah Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, serta Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.
Kemudian Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus dan Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Selanjutnya, Linda Stelda Onibala dipercaya menjabat Kepala Biro Organisasi. Jimi S. Wanimbo dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Triwarno Purnomo menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Sementara Elpius Hugi dipercaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah diisi Robert Lucas Nadapawi. Sedangkan Origenes Kambuaya dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
MDF juga menunjuk Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Sementara Yosefince Brandame Wandosa dipercaya memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Untuk jabatan administrator, Rita Tokoro dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat.
Ehud Ganfal Bless dipercaya sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kemudian Herdinus Asso menjabat Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil.
Sedangkan Hamsa L dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Papua. MDF berharap pejabat yang baru dipercaya mampu langsung bekerja dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah hingga akhir tahun 2026.
