BIAK, Lapbiru.com – Kunjungan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, ke sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Biak Numfor membuka banyak persoalan serius pendidikan anak berkebutuhan khusus di Papua. Mulai dari kekurangan guru, minim fasilitas, hingga siswa yang kesulitan datang ke sekolah karena persoalan transportasi.
MDF datang bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, Penjabat Sekda Papua, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Papua. Mereka meninjau langsung kondisi sekolah dan berdialog dengan para guru maupun kepala sekolah.
Di SLB Negeri Saereri Biak, Kepala Sekolah Asrida Kassaf mengaku masih kekurangan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan khusus menangani anak berkebutuhan khusus.
“Guru kami ada 10 orang. Lima PNS, empat honorer, dan satu PPPK. Tapi kami masih sangat butuh tenaga pendidik khusus,” kata Asrida.
Saat ini, SLB Negeri Saereri Biak menangani 135 siswa dengan berbagai kategori kebutuhan khusus. Mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme hingga sindrom tertentu.
Persoalan paling berat, kata dia, ada pada penanganan anak autis. Sekolah masih kekurangan tenaga ahli dan alat pendukung terapi.
“Tahun ini kami dapat bantuan tiga ruang kelas dan perpustakaan. Kami juga berterima kasih karena pemerintah mulai memberi perhatian khusus untuk anak-anak autis,” ujarnya.
Menurut Asrida, jumlah anak autis di Biak terus meningkat. Sementara fasilitas pendukung masih jauh dari cukup.
“Kami perlu alat terapi, tenaga pendamping, juga pelatihan khusus supaya pelayanan bisa maksimal,” tambahnya.
Fakhiri langsung merespons keluhan itu. Ia menegaskan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Apa yang disampaikan pihak sekolah jadi catatan penting pemerintah. Anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapat hak pendidikan yang sama,” tegas Fakhiri.
Ia juga menyoroti lokasi sekolah yang berada di pinggir jalan utama. Menurutnya, kondisi itu perlu perhatian serius, termasuk rencana pembangunan gedung baru yang lebih layak dan representatif.
MDF menyebut pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam menyiapkan Generasi Emas Papua 2045. Namun ia mengakui persoalan guru masih menjadi tantangan besar.
“Tidak mudah mencari guru dengan kemampuan khusus di Papua. Sementara beberapa tahun ke depan banyak guru akan pensiun,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Papua memastikan pemerintah akan menyiapkan guru pendidikan khusus melalui program pelatihan selama enam bulan. Sekolah juga diminta segera menyerahkan daftar kebutuhan prioritas agar bantuan bisa diberikan bertahap.
Masalah lain juga muncul dari SLB yang berada di bawah Yayasan Subiyakti Sulistyoningsih. Pihak sekolah mengeluhkan nasib enam guru honorer yang hingga kini belum memiliki kepastian status kerja.
“Kami berharap mereka bisa jadi guru kontrak supaya ada kepastian ekonomi untuk keluarga mereka,” ujar kepala sekolah.
Bukan hanya soal guru. Kesadaran sebagian orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus juga masih rendah.
“Banyak orang tua lebih memilih bekerja cari nafkah daripada menyekolahkan anak mereka,” ungkapnya.
Persoalan transportasi ikut memperparah keadaan. Meski sekolah memiliki asrama putra dan putri, fasilitas itu belum bisa digunakan karena tidak ada anggaran operasional.
Akibatnya, guru honorer harus patungan memakai uang insentif mereka untuk membeli sepeda motor demi menjemput siswa yang kesulitan datang ke sekolah.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi alarm keras bagi Pemprov Papua bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Pemerintah memastikan kebutuhan SLB akan terus menjadi perhatian agar seluruh anak Papua mendapat hak pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
