JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pertemuan itu membahas langkah cepat menghadapi ancaman abrasi pantai dan kekeringan yang mulai berdampak di sejumlah wilayah Papua.
MDF datang bersama Bupati Waropen, Kepala BPBD Provinsi Papua, Kepala Bapperida Provinsi Papua, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua, serta Komisaris Utama PT Irian Bhakti. Mereka meminta dukungan BNPB untuk memperkuat penanganan bencana yang dipicu perubahan iklim.
Menurutnya, abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir kini mulai mengancam permukiman warga, fasilitas umum, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, kekeringan di beberapa daerah telah mengurangi ketersediaan air bersih dan mengganggu sektor pertanian.
“Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua tidak ingin penanganan bencana dilakukan setelah dampaknya semakin besar. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar langkah mitigasi dan penanganan bisa berjalan lebih cepat.
MDF meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan langkah konkret. Mulai dari memperkuat mitigasi bencana, merehabilitasi kawasan pesisir, membangun infrastruktur pengendali abrasi, hingga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Ia berharap hasil pertemuan dengan BNPB segera ditindaklanjuti melalui program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya warga di kawasan pesisir dan daerah yang mengalami krisis air.
“Keselamatan masyarakat dan perlindungan wilayah Papua menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat agar setiap program penanganan bencana dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Papua.
