Editorial Khas Laporan Langit Biru
Janji kampanye selalu terdengar lantang. Realitas anggaran, sering datang berbisiknamun dampaknya menghentak.
Di titik itulah wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara kini berdiri. Di satu sisi, tuntutan masyarakat terus bergulir, dibungkus harapan lama tentang pelayanan yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih adil.
Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah berbicara apa adanya: APBD Papua induk tersisa sekitar Rp2,03 triliun. Angka yang jauh dari kata longgar.
Gubernur Papua yang juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Papua, Matius D Fakhiri, memilih bersikap realistis. Dukungan terhadap pemekaran tetap ada, tetapi dengan satu catatan penting waktunya belum tepat.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Ia datang dari seseorang yang mengaku mengetahui persis kondisi keuangan daerah. Sebuah pengakuan yang terdengar sederhana, namun sarat pesan politik.
Di sinilah publik patut berhenti sejenak. Pemekaran bukan sekadar soal peta baru atau jabatan baru. Ia adalah keputusan fiskal jangka panjang. Membentuk provinsi baru berarti menyiapkan birokrasi, infrastruktur, dan belanja rutin yang tidak kecil. Pertanyaannya, apakah Papua induk siap menanggung beban itu saat napas APBD sendiri masih pendek alias Ngos-ngosan ?
Golkar Papua memilih fokus pada pembangunan yang sedang berjalan. Jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan kesejahteraan dasar masyarakat dianggap lebih mendesak ketimbang membuka lembar administrasi baru.
Sikap ini terdengar datar, nyaris tanpa heroisme politik. Namun justru di sanalah letak keberaniannya mengatakan belum di tengah desakan untuk selalu berkata ya.
Tentu, janji kampanye MDF–AR waktu pemilihan gubernur tentang perubahan dan percepatan pembangunan masih menggantung di benak publik.
Pemekaran kerap dijual sebagai jalan pintas menuju keadilan wilayah. Namun, apakah keadilan bisa lahir dari kas daerah yang terseok?
Atau justru akan melahirkan provinsi baru yang sejak lahir sudah bergantung penuh pada pusat?
Menarik pula mencermati dinamika di tingkat nasional. Golkar menempatkan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Wakil Ketua Baleg DPR RI periode 2024–2029. Posisi strategis dalam urusan legislasi, termasuk soal DOB. Artinya, pintu politik tetap terbuka. Tetapi pintu anggaran belum tentu siap dilalui.
Di daerah, sikap Kabupaten Mamberamo Raya yang lebih memilih bergabung dengan Papua Utara menunjukkan bahwa aspirasi wilayah tidak tunggal.
Ada kegelisahan tentang arah pembangunan, ada pula harapan tentang identitas dan kedekatan administratif. Semua sah untuk diperjuangkan. Namun sekali lagi, siapa yang akan membayar ongkosnya?
Editorial ini bukan menolak pemekaran, juga bukan mengagungkannya. Ini soal urutan prioritas. Publik berhak tahu kapan janji harus diwujudkan, dan kapan ia perlu ditunda demi akal sehat bersama.
Sebab pemerintahan yang dewasa bukan yang paling cepat membagi wilayah, melainkan yang tahu kapan harus menahan diri.
Dan kadang, menunda keputusan besar justru menjadi bentuk tanggung jawab paling sunyi namun paling mahal nilainya.
