Editorial Khas Laporan Langit Biru.com
Damai akhirnya datang. Dengan angka. Tiga miliar rupiah. Jumat, 30 Januari 2026, Polres Jayawijaya memfasilitasi penyerahan uang dari pihak pelaku kepada keluarga korban dalam konflik berdarah antara warga Wamena dan Lani Jaya. Nyawa dibalas nominal. Luka ditutup. Negara menyebutnya penyelesaian.
Fakta ini tak bisa dipisahkan dari konteks sosial Pegunungan Papua. Bagi suku Lani /Dani, perang suku bukan sekadar amuk. Ia pernah menjadi mekanisme adat terbuka, terukur, diikat aturan tak tertulis.
Ketika korban jatuh, ada jalan pulang bernama bayar kepala kompensasi simbolik yang menutup siklus dendam, memulihkan martabat, dan menegaskan kembali ikatan sosial.
Namun yang terjadi di Jayawijaya hari itu terasa berbeda. Bukan tetua adat yang memimpin ritual. Bukan simbol yang disepakati bersama. Yang tampil ke depan justru angka besar dalam sistem hukum formal. Prosesnya administratif. Damainya prosedural.
Di sinilah pertanyaan publik muncul. Ketika adat direduksi menjadi transaksi, apa yang sebenarnya dipulihkan?
Apakah duka benar-benar reda, atau sekadar dibungkam oleh nominal yang disepakati di bawah tekanan situasi?
Lebih jauh, apakah negara Indonesia sedang merawat kearifan lokal, atau justru mengemasnya agar pas dengan logika hukum yang serba cepat dan praktis?
Ada implikasi kebijakan yang tak boleh diabaikan. Jika setiap konflik nyawa bisa diselesaikan dengan uang apalagi difasilitasi aparat maka pesan yang sampai ke bawah bisa keliru.
Kekerasan seolah memiliki tarif. Nyawa seakan dapat dinegosiasikan. Ini bukan sekadar soal adat, melainkan tentang batas moral negara dalam mengelola konflik sosial.
Perdamaian sejati menuntut lebih dari angka. Ia butuh proses yang memulihkan relasi, menegakkan keadilan, dan mencegah pengulangan.
Negara semestinya hadir bukan hanya sebagai kasir penyelesaian, tetapi sebagai penjaga makna memastikan adat dihormati, hukum ditegakkan, dan nyawa manusia tidak disederhanakan menjadi nilai tukar.
Jika damai hari ini dibayar, pertanyaannya sederhana namun genting berapa harga konflik berikutnya, dan siapa yang menanggung biayanya masyarakat, atau nurani kita bersama?
